Beranda   |   Profil   |   Galeri   |   Download Buku   |   Hubungi Kami
   
     

PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI BALANCED SCORECARD KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2010

 

Pada awal pengembangannya, Peta strategi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terdiri atas lima peta yang menggambarkan tema Pendapatan Negara, Belanja Negara, Pembiayaan APBN, Kekayaan Negara, serta Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Namun, dikarenakan terlalu banyak dan rumitnya monitoring atas IKU dari lima peta tersebut maka pada tahun 2009 dilakukan penyempurnaan menjadi satu peta strategi yang terdiri atas 4 perspektif yaitu strategic outcomes/stakeholder, customer, internal process, dan learning and growth. Kemudian, dengan adanya Renstra Kemenkeu Tahun 2010-2014 maka BSC level Depkeu-Wide harus menyesuaikan dengan Renstra tersebut. Karena BSC merupakan alat manajemen strategi yang menerjemahkan visi, misi dan strategi yang tertuang dalam Renstra ke dalam suatu peta strategi.

Secara ringkas perkembangan implementasi BSC di Kemenkeu dapat dilihat dalam gambar berikut ini :
 

Perkembangan Implementasi BSC Kemenkeu

Pengelolaan kinerja berbasis BSC di lingkungan Kemenkeu didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/KMK.01/2010 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Departemen Keuangan. Keputusan tersebut mengatur tentang penetapan pengelola kinerja, kontrak kinerja, penyusunan dan perubahan peta strategi, IKU, target, dan pelaporan capaian kinerja triwulan kepada Menteri Keuangan.

 

A. RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN 2010-2014
1. Visi dan Misi Kemenkeu

Visi Kemenkeu adalah Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang Dipercaya dan Akuntabel untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan.

Misi Kemenkeu antara lain :
a. Misi Pembangunan Ekonomi adalah Mengembangkan, Membangun dan Melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Negara yang Sehat, Berkelanjutan, Hati-hati, dan Bertanggungjawab
b. Misi Penguatan Kelembagaan adalah :
i. Membangun dan Mengembangkan Organisasi Berlandaskan Administrasi Publik Sesuai dengan Tuntutan Masyarakat.
ii. Membangun dan Mengembangkan SDM yang Akuntabel, Responsibel, dan Berintegritas Tinggi.
iii. Membangun dan Mengembangkan Teknologi Informasi Keuangan yang Modern dan Terintegrasi serta Sarana dan Prasarana Strategis Lainnya.

2. Tujuan strategis Kemenkeu dikelompokkan ke dalam 6 tema pokok yaitu :
a. Tujuan dalam Tema Pendapatan Negara adalah Meningkatkan dan Mengamankan Pendapatan Negara dengan Mempertimbangkan Perkembangan Ekonomi dan Keadilan Masyarakat
b. Tujuan dalam Tema Belanja Negara adalah Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Belanja Negara Untuk Mendukung Penyelenggaraan Tugas K/L dan Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal
c. Tujuan dalam Tema Pembiayaan APBN adalah Mewujudkan kapasitas pembiayaan yang mampu memberikan daya dukung bagi kesinambungan fiskal
d. Tujuan dalam Tema Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional dan akuntabel serta mengedepankan kepuasan stakeholders atas kinerja perbendaharaan negara;
e. Tujuan dalam Tema Kekayaan Negara adalah Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal serta menjadikan nilai kekayaan negara sebagai acuan dalam berbagai keperluan
f. Tujuan dalam Tema Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank adalah Membangun Otoritas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang Amanah dan Profesional, yang Mampu Mewujudkan Industri Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank Sebagai Penggerak Perekonomian Nasional yang Tangguh dan Berdaya Saing Global
B. PETA STRATEGI DAN IKU KEMENKEU 2010 (DEPKEU-WIDE)

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan strategis Kemenkeu dalam Renstra tersebut disusunlah suatu peta strategi yang merupakan suatu dashboard yang memetakan sasaran strategis (SS) Kemenkeu dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi Kemenkeu. Peta Strategi Kemenkeu Tahun 2010 terdiri atas 16 SS dan 39 Indikator Kinerja Utama (IKU). Peta strategi Kemenkeu adalah sebagai berikut :

Peta Strategi Kemenkeu


 

Tabel SS dan IKU Kementerian Keuangan

SS

IKU

UIC

DK-1 Pendapatan negara yang optimal

DK-1.1 Persentase realisasi pendapatan negara

DJP, DJBC, DJA

DK-1.1.1 Persentase realisasi penerimaan pajak

DJP

DK-1.1.2 Persentase realisasi Penerimaan Bea dan Cukai

DJBC

DK-1.1.3 Persentase realisasi PNBP Nasional

DJA

DK-2 Pelaksanaan belanja negara yang optimal

DK-2.1 Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer  ke daerah

DJPK

DK-2.2 Persentase ketepatan  penyerapan DIPA K/L

DJPB

DK-3 Pembiayaan yang aman bagi kesinambungan fiskal

DK- 3.1 Pemenuhan target pembiayaan melalui utang

DJPU

DK-3.2 Pemenuhan target penerimaan pembiayaan perbankan dalam negeri dari Rekening Dana Investasi

DJPB

DK-3.3 Jumlah penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran APBN

DJKN

DK-4 Utilisasi Kekayaan Negara yang optimal

DK-4.1 Nilai kekayaan negara yang diutilisasi

DJKN

SS

IKU

UIC

DK-5 Pertanggung jawaban yang transparan dan akuntabel

DK-5.1 Penyelesaian RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN secara tepat waktu

DJPB

DK-6 Industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang stabil, tahan uji dan likuid

DK-6.1 Pertumbuhan nilai transaksi saham harian di bursa efek

BAPEPAM-LK

DK-6.2 Perusahaan asuransi dan reasuransi yang memenuhi persyaratan minimum RBC (Risk Based Capital)

BAPEPAM-LK

DK-6.3 Perusahaan pembiayaan yang memenuhi rasio permodalan

BAPEPAM-LK

DK-7 Transparansi dan kredibilitas pengelolaan  keuangan negara

DK-7.1 Ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang yang handal

DJPU

DK-7.2 Pembayaran utang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran

DJPU

DK-7.3 Jumlah LK K/L yang andal dengan opini audit yang baik

DJPB

DK-7.4 Indeks opini BPK atas LK Kemenkeu, BUN, dan BA 999

ITJEN

DK-8 Tingkat Kepuasan Pelanggan yang Tinggi

DK-8.1 Indeks Kepuasan Pelanggan

Koord: SETJEN

DK-9 Kajian dan perumusan kebijakan yang berkualitas

DK-9.1 Tingkat akurasi proyeksi kebijakan fiskal

BKF

DK-9.2 Persentase efektivitas kebijakan pendapatan negara

BKF

DK-9.3 Tingkat akurasi exercise I-account

DJA

DK-9.4 Persentase penyelesaian kajian sinkronisasi peraturan pusat dan daerah

DJPK

DK-9.5 Jumlah policy recommendation hasil pengawasan

ITJEN

DK-10 Pengelolaan keuangan dan kekayaan negara yang efektif dan efisien

DK-10.1 Rata-rata persentase realisasi janji pelayanan quick win

SETJEN, DJA, DJP, DJBC, DJPB, DJKN, DJPK, BAPEPAM-LK

DK-10.2 Persentase tingkat akurasi perencanaan kas

DJPB

DK-10.3 Ketepatan penyediaan dana untuk membiayai pengeluaran negara

DJPB

DK-10.4 Persentase penyelesaian inventarisasi dan penilaian barang milik negara

DJKN

DK-10.5 Persentase satker yang telah melakukan koreksi neraca

DJKN

DK-10.6 Persentase pemenuhan struktur portofolio utang sesuai dengan strategi

DJPU

DK-11 Peningkatan edukasi masyarakat dan pelaku ekonomi

DK-11.1 Efektivitas edukasi dan komunikasi  

DJBC , DJPB, DJPU

DK-11.2 Rata-rata persentase realisasi sosialisasi terhadap rencana

SETJEN, DJA, DJP, DJKN, DJPK,
BAPEPAM-LK

 

SS

IKU

UIC

DK-12 Monitoring dan evaluasi kepatuhan dan penegakan hukum yang efektif

DK-12.1 Indeks Kepatuhan dan Penegakan hukum

DJP, DJBC, DJPB, DJKN, DJPK

DK-13 Pembentukan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi

DK-13.1 Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya

SETJEN

DK-13.2 Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat

Seluruh Unit Es.I; Koord:ITJEN

DK-13.3 Persentase jam pelatihan pegawai Kemkeu terhadap jam kerja

Seluruh unit Es.I

DK-14 Pengembangan organisasi yang handal dan modern

DK-14.1  Persentase penyelesaian penataan/modernisasi organisasi

SETJEN

DK-14.2 Persentase Penyelesaian SOP

SETJEN

DK-14.3 Persentase unit eselon I yang memiliki profil risiko

ITJEN

DK-15 Pembangunan sistem TIK  yang terintegrasi

DK-15.1 Jumlah kebijakan di bidang TIK

SETJEN

DK-15.2 Pencapaian SLA Index

SETJEN

DK-16 Pengelolaan anggaran yang optimal

DK-16.1 Persentase Penyerapan DIPA

Seluruh Unit Es.I; Koord: SETJEN

 

 
C.

KONTRAK KINERJA

Pimpinan Unit Eselon I telah melaksanakan Kotrak Kinerja Tahun 2010 dengan Menteri Keuangan pada tanggal 19 Februari 2010. Kontrak Kinerja tersebut berisi pernyataan kesanggupan dan daftar seluruh IKU beserta target capaian tahun 2010. Jumlah seluruh IKU Pimpinan Unit Eselon I yang dikontrakkinerjakan adalah 330 IKU dengan rincian sebagai berikut :

No.

Pimpinan Unit Eselon I

Jumlah IKU

1.

Sekretaris Jenderal

32

2.

Direktur Jenderal Anggaran

22

3.

Direktur Jenderal Pajak

29

4.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai

33

5.

Direktur Jenderal Perbendaharaan

39

6.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara

28

7.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

19

8.

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang

23

9.

Inspektur Jenderal

26

10.

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

34

11.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal

23

12.

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

22

Total IKU

330

 

Berikut tabel berisi salah satu IKU yang dikontrakkinerjakan antara Pimpinan Unit Eselon I dengan Menkeu di Tahun 2010 :
Contoh IKU dalam Kontrak Kinerja Pimpinan Unit Eselon I Kemenkeu Tahun 2010
 

No.

Pimpinan Unit Eselon I

IKU

Target 2010

1.

Sekretaris Jenderal

Indeks Laporan Keuangan Kemkeu

3 (WDP)

2.

Direktur Jenderal Anggaran

Tingkat akurasi exercise I-account

91%

3.

Direktur Jenderal Pajak

Persentase pertumbuhan realisasi penerimaan pajak (non PPh migas)

18,47%

4.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Persentase jumlah penerimaan bea dan cukai

100%

5.

Direktur Jenderal Perbendaharaan

Jumlah penerimaan remunerasi atas penyimpanan, penempatan dan investasi jangka pendek

Rp 3000 Miliar

6.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara

Nilai kekayaan negara yang diutilisasi

Rp 934 M

7.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Persentase jumlah kebijakan yang direalisasikan

100%

8.

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang

Pemenuhan target pembiayaan melalui utang

100%

(Rp 199,94 T)

9.

Inspektur Jenderal

Indeks opini BPK atas LK BA 15, BUN, dan BA 999

3,07

10.

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

Jumlah emiten baru sesuai target

25

11.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal

Persentase rekomendasi kebijakan yang diterima sebagai kebijakan

90%

12.

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Persentase jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja Kemkeu

3,13%

 

Seluruh pimpinan unit eselon I memiliki beberapa IKU yang sama pada learning and growth perspective yaitu persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan, jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang dan berat, serta persentase jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja. IKU tersebut digunakan untuk mengukur tercapainya sasaran strategis pengembangan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi. Sasaran strategis ini menunjukan bahwa pegawai Kemenkeu sangat berperan penting dalam mewujudkan integritas dan kompetensi, yang erat kaitannya dengan reformasi birokrasi. IKU lain yang sama adalah persentase penyelesaian penataan organisasi dan persentase penyerapan DIPA. Maksud penyamaan atau penyeragaman IKU adalah agar semua unit eselon I memiliki tujuan yang sama dalam mengelola sumber daya manusia, organisasi, dan anggaran.
 
Di tahun 2010, penandatanganan Kontrak Kinerja juga telah dilaksanakan pada :
1. Seluruh pimpinan unit eselon II
2. Seluruh pimpinan unit eselon III di Sekretariat Jenderal, DJKN, DJPK, DJPU, Itjen, Bapepam-LK, dan BKF
3. Sebagian pimpinan unit eselon III di DJPB dan BPPK
4. Seluruh pejabat eselon IV dan pelaksana pada DJPU
5. Seluruh pejabat eselon IV dan pelaksana pada unit pilot project di Itjen, Bapepam-LK, dan BKF.
 

D.

SISTEM PENDUKUNG IMPLEMENTASI BSC KEMENTERIAN KEUANGAN

Pelaksanaan otomasi BSC di Kemenkeu adalah salah satu contoh dari pemanfaatan kemajuan teknologi informasi. Proses otomasi dilakukan setelah tahap pembangunan BSC selesai. Upaya ini dilakukan agar dapat memberikan kemudahan dalam proses input data, monitoring, dan evaluasi dalam mendukung peningkatan kinerja Kemenkeu. Sistem aplikasi BSC yang digunakan oleh Kemenkeu adalah Actuate Performancesoft Views. Software BSC ini menggunakan aplikasi berbasis web dengan alamat http://iku.depkeu.go.id/views yang dapat diakses menggunakan jaringan intranet oleh pegawai Kemenkeu yang mempunyai user account. Hingga November 2010, telah dilaksanakan otomasi SS dan IKU Depkeu-Wide sampai dengan Depkeu-Three.

Aplikasi BSC Kemenkeu dikelola oleh Administrator Pusat (Pushaka) pada level Kemenkeu-Wide dan Administrator Unit (Unit Eselon I) pada level Kemenkeu-One.
 

E. INTERNALISASI MANAJEMEN KINERJA BERBASIS BSC DI LINGKUNGAN KEMENKEU

Pelaksanaan otomasi BSC di Kemenkeu adalah salah satu contoh dari pemanfaatan kemajuan teknologi informasi. Proses otomasi dilakukan setelah tahap pembangunan BSC selesai. Upaya ini dilakukan agar dapat memberikan kemudahan dalam proses input data, monitoring, dan evaluasi dalam mendukung peningkatan kinerja Kemenkeu. Sistem aplikasi BSC yang digunakan oleh Kemenkeu adalah Actuate Performancesoft Views. Software BSC ini menggunakan aplikasi berbasis web dengan alamat http://iku.depkeu.go.id/views yang dapat diakses menggunakan jaringan intranet oleh pegawai Kemenkeu yang mempunyai user account. Hingga November 2010, telah dilaksanakan otomasi SS dan IKU Depkeu-Wide sampai dengan Depkeu-Three.

Aplikasi BSC Kemenkeu dikelola oleh Administrator Pusat (Pushaka) pada level Kemenkeu-Wide dan Administrator Unit (Unit Eselon I) pada level Kemenkeu-One.
 


Link Situs
Republik Indonesia
Kementerian Keuangan
Sekretariat Jenderal
Badan Kepegawaian Negara

Sekretariat FKRB :
Gedung Juanda II Lt. 20
Telp 021-3511906 ext : 6892/6893
     
© 2010 Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan   ||   www.reform.depkeu.go.id
Untuk tampilan terbaik pada website Reformasi Birokrasi gunakan browser Mozilla Firefox versi terbaru