Beranda   |   Profil   |   Galeri   |   Download Buku   |   Hubungi Kami
   
     
Penyelenggara Diklat Berbasis Kompetensi

Penegakan Disiplin di Kementerian Keuangan
 

Bergulirnya Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan selain meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder, juga diharapkan dapat meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan. Peningkatan disiplin pegawai sebenarnya telah diatur diantaranya oleh Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS, Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 15/KMK.01/UP.6/1985 Tentang Ketentuan Penegakkan Disiplin Kerja Dalam Hubungan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Dalam Lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SE-99/SJ/2000 Tentang Penegakkan Disiplin Kerja Dalam Hubungan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara. Dalam kerangka penegakan disiplin terdapat pula Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 29/PMK.01/2007 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 71/PMK.01/2007.

Untuk lebih meningkatkan, mengaplikasikan, dan menegakkan disiplin dalam kinerja keseharian pegawai di Kementerian Keuangan diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 29/PMK.01/2007. PMK tersebut mewajibkan setiap unit Eselon I Kementerian Keuangan menyusun kode etik pegawai negeri sipil yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing unit.

Demi menjamin terpeliharanya integritas, akuntabilitas, dan nilai-nilai moral SDM yang profesional, Kementerian Keuangan menyusun pedoman peningkatan disiplin dan kode etik untuk setiap unit kerja eselon I, serta membentuk majelis kode etik, sebagaimana diatur dalam PMK No. 72/PMK.01/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Majelis Kode Etik di lingkungan Kementerian Keuangan.

Kode Etik menuntun pegawai dalam bersikap dan berperilaku. Pegawai dapat dikenakan sanksi moral apabila melanggar kode etik yang penyampaiannya dilakukan secara tertutup atau terbuka. Untuk itu telah ditetapkan KMK Nomor 293/KMK.01/2007 Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan Untuk Memberikan Sanksi Moral Atas Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan.

Hingga Desember 2007 Kode Etik Unit yang telah ditetapkan sesuai dengan PMK tersebut adalah Kode Etik SETJEN, DJA, DJP, DJPB, DJKN, DJPK, DJPU, dan Bapepam-LK. Kode Etik BKF dan BPPK sedang dalam proses penetapan. Sementara DJBC dan ITJEN telah memiliki Kode Etik namun belum disesuaikan dengan PMK.

Upaya penegakan disiplin juga dilakukan secara simultan di unit eselon I Kementerian Keuangan, seperti pembentukan Inspektorat Bidang Investigasi di Inspektorat Jenderal, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur di Direktorat Jenderal Pajak, Unit Kepatuhan Internal pada Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Biro Kepatuhan Internal di Bapepam-Lembaga Keuangan.


Penerapan Sanksi Dalam Reformasi Birokrasi
 

Bukti keseriusan Kementerian Keuangan dalam melaksanakan reformasi birokrasi dalam hal peningkatan disiplin kepada seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan adalah dengan terus mengevaluasi dan memperbarui peraturan yang berlaku. Salah satunya adalah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 86/PMK.01/2010 tentang Pemberian dan Pemotongan TKPKN Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagai pengganti dari PMK No. 72/PMK.01/2007. Dalam PMK terbaru dibahas lebih lanjut mengenai sanksi progresif bagi pegawai yang datang terlambat dan meninggalkan tempat bekerja sebelum waktunya

 

 

Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 PMK No. 86/PMK.01/2010, disebutkan bahwa Peraturan ini diberlakukan kepada :

1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
2. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan atau dipekerjakan di Lingkungan Kementerian Keuangan.
3. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS, adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan, baik yang telah mendapatkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS maupun yang belum mendapatkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.

Selanjutnya, dalam Pasal 3 PMK No. 86/PMK.01/2010, pembayaran TKPKN kepada Pegawai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Kepada Pegawai yang masuk bekerja, dibayarkan TKPKN sebesar 100%
b. Kepada Pegawai yang menjalankan cuti tahunan, dibayarkan TKPKN sebesar 100%
c. Kepada Pegawai yang mendapat perawatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit dan/atau surat keterangan dari puskesmas bagi yang tidak terdapat rumah sakit, dibayarkan TKPKN sebesar 50% setiap ketidakhadirannya.
d. Kepada Pegawai yang menjalankan cuti bersalin sampai dengan persalinan anak kedua, dibayarkan TKPKN sebesar 50% setiap ketidakhadirannya.
e. Kepada Pegawai yang apabila berdasarkan pemeriksaan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah, selama Pegawai yang bersangkutan menjalani masa pemberhentian sementara, dibayarkan TKPKN sebesar 100%.

Sementara itu, pemotongan TKPKN dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Kepada Pegawai yang tidak masuk bekerja, diberlakukan pemotongan TKPKN sebesar 5% per hari.
b.

Kepada Pegawai yang terlambat masuk bekerja, diberlakukan pemotongan TKPKN mulai dari 0,5% sampai dengan 2,5% sesuai tabel di bawah ini :

Terlambat (TL)

Lama Waktu

Persentase Potongan

TL 1

1 menit - 30 menit

0,5%

TL 2

31 menit - 60 menit

1%

TL 3

61 menit - 90 menit

1,25%

TL 4

Di atas 90 menit

2,5%

 

c. Kepada Pegawai yang meninggalkan tempat bekerja sebelum waktunya, diberlakukan pemotongan TKPKN mulai dari 0,5% sampai dengan 2,5% sesuai tabel di bawah ini :
 

Pulang Sebelum Waktunya (PSW)

Lama Waktu

Persentase Potongan

PSW 1

1 menit - 30 menit

0,5%

PSW 2

31 menit - 60 menit

1%

PSW 3

61 menit - 90 menit

1,25%

PSW 4

Di atas 90 menit

2,5%


 

d. Kepada Pegawai yang mendapat peringatan tertulis, diberlakukan pemotongan mulai dari 15% sampai dengan 25% seperti tertulis di bawah ini :
  - Kepada Pegawai yang mendapat Peringatan Tertulis Pertama, diberlakukan pemotongan TKPKN sebesar 15% selama satu bulan
  - Kepada Pegawai yang mendapat Peringatan Tertulis Kedua, diberlakukan pemotongan TKPKN sebesar 20% selama satu bulan
  - Kepada Pegawai yang mendapat Peringatan Tertulis Ketiga, diberlakukan pemotongan TKPKN sebesar 25% selama satu bulan
 
e. Kepada Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, diberlakukan pemotongan TKPKN secara proporsional dengan ketentuan sebagai berikut :
 
  • Hukuman Disiplin Ringan
  1. Kepada Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa Tegoran Lisan, diberlakukan pemotongan TKPKN sebesar 25% selama dua bulan
  2. Kepada Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa Tegoran Tertulis, diberlakukan pemotongan TKPKN sebesar 25% selama tiga bulan
  3. Kepada Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis, diberlakukan pemotongan TKPKN sebesar 25% selama enam bulan
  •  Hukuman Disiplin Sedang
  1. Kepada Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala, diberlakukan pemotongan TKPKN sebesar 50% sesuai lamanya hukuman disiplin yang dijatuhkan
  2. Kepada Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa Penurunan Gaji Sebesar Satu Kali Kenaikan Gaji Berkala, diberlakukan pemotongan TKPKN sebesar 50% sesuai lamanya hukuman disiplin yang dijatuhkan
  3. Kepada Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat, diberlakukan pemotongan TKPKN sebesar 50% sesuai lamanya hukuman disiplin yang dijatuhkan
  • Hukuman Disiplin Berat
  1. Kepada Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Pada Pangkat Yang Setingkat Lebih Rendah, diberlakukan pemotongan TKPKN sebesar 95% sesuai lamanya hukuman disiplin yang dijatuhkan
  2. Kepada Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa Pembebasan Dari Jabatan, diberlakukan pemotongan TKPKN sebesar 95% selama satu tahun
  3. Kepada Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri, diberlakukan pemotongan TKPKN sebesar 100%
  4. Kepada Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, diberlakukan pemotongan TKPKN sebesar 100%
     
  Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dan mengajukan keberatan ke BAPEK, apabila dinyatakan tidak bersalah / diubah lebih ringan, TKPKN-nya dibayarkan kembali berdasarkan kehadiran.

 

  

Link Situs
Republik Indonesia
Kementerian Keuangan
Sekretariat Jenderal
Badan Kepegawaian Negara

Sekretariat FKRB :
Gedung Juanda II Lt. 20
Telp 021-3511906 ext : 6892/6893
     
© 2010 Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan   ||   www.reform.depkeu.go.id
Untuk tampilan terbaik pada website Reformasi Birokrasi gunakan browser Mozilla Firefox versi terbaru